Masalah Hak Dasar di Papua harus menjadi prioritas pembangunan semua elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak boleh saling lempar tanggung jawab ini masalah serius.
Menjelang akhir tahun 2025 ini Legislator asal Papua Yan Permenas Mandenas terus melakukan kegiatan rutinnya untuk menyapa masyarakat khususnya di Dapil Papua. Kegiatan ini sekaligus membuka ruang dialog antara pengambil kebijakan di pusat dengan warga Papua sekaligus menjaring berbagai aspirasi masyarakat Papua.
Bagi Mandenas kegiatan semacam itu bukan hal baru, mantan aktivis kampus ini sudah terbiasa mengawal dan mengedukasi masyarakat sejak masih di bangku kuliah, bahkan hingga kini dia masih terus mengawal program-progam Presiden Prabowo di daerah supaya program yang telah diprioritaskan oleh Presiden asal Gerindra ini dapat berjalan dengan baik.
Meskipun Mandenas satu partai dengan pemerintah saat ini, dirinya tidak lupa tugas-tugas dan fungsi pokok sebagai legislator. Baginya sudah paham betul bahwa menjadi anggota legislatif memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dengan eksekutif, karenanya setiap kali menyapa masyarakat Mandenas juga memberikan kritikan terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Hal terbaru yang menjadi sorotan dia adalah persoalan hak-hak dasar di Papua yang masih sangat jauh dari harapan, hak-hak warga seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, tempat tinggal bahkan secara khusus terkait dengan persoalan HAM masih terus menjadi sorotan banyak kalangan bahkan dunia inernasional.
“ini persoalan serius dan perlu ditangani secara sungguh-sungguh supaya tidak ada lagi luka yang timbul dikemudian hari” uangkapnya kepada Lensapapua saat dihubungi via telpon. Dia juga menyoroti bahwa secara umum perkembangan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tentang kesetaraan, kemanusiaan, keadilan dan perlindungan kelompok minoritas, juga kebebasan berekspresi yang terus menuai tindakan diskriminatif.
Secara umum di Papua pemenuhan hak dasar warga bukan hanya persoalan antara warga dengan warga dan antar warga dengan pemerintah tetapi lebih jauh kondisi geografis Papua yang sangat ekstrim dan menantang menjadi kendala serius di lapangan. “Semua orang tahu kita di Papua bukan hanya beragam secara suku dan agama tetapi medan kita juga sangat ekstrim” pungkas dia. Harapannya kedepan persoalan serius ini juga ditangani secara serius dan tanpa melihat background golongan suku, karena biasanya kita selalu parsial, mendikotomikan pantai dan gunung. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari.
